Piala Kemerdekaan Melanggar UU SKN

Posted Jumat, 14 Aug 15 00:00 , by :

Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga yang mendatangkan penonton wajib mendapat rekomendasi dari induk cabang olahraga. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka UU SKN memberi sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda uang maksimal lima milyar rupiah.

Demikian peraturan perundangan yang dituangkan di pasal 51 ayat 2 dan pasal 89 ayat 1 dan 2 UU SKN. Aturan perundangan tersebut didukung juga dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, di pasal 29 ayat 1. “Ini yang menyatakan bukan PSSI, tetapi peraturan perundangan. Bisa dibaca di UU SKN dan PP nomor 17/2007,” tegas Sekjend PSSI Azwan Karim, Jumat (14/8) di Jakarta.

Dikatakan Azwan, PSSI sebagai induk cabang olahraga sepakbola sama sekali tidak pernah diminta dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan turnamen Piala Kemerdekaan yang digelar oleh kelompok yang menamakan diri Tim Transisi dan event organizer Cataluna Sportindo. Padahal perintah UU itu wajib bunyinya.

Oleh karena itu pihaknya meminta aparat kepolisian untuk memproses pelanggaran hukum atas UU SKN tersebut. “Karena ini bukan delik aduan, polisi bisa langsung melakukan tindakan hukum. Namun, kalau dirasa perlu, PSSI akan melaporkan tindakan pelanggaran UU tersebut ke kepolisian. Nanti bagian legal PSSI akan menindaklanjuti,” tukas Azwan.

Ditambahkan, jika PSSI dianggap masih dalam status disanksi oleh Menpora, sehingga tidak perlu meminta rekomendasi PSSI itu keliru. Sebab, sejak tanggal 25 Mei 2015 lalu, SK Menpora nomor 01307/2015 sudah ditetapkan untuk ditunda keberlakuannya sampai ada keputusan hukum tetap oleh PTUN Jakarta. Sehingga tidak ada alasan karena Menpora masih banding dalam proses hukum di Pengadilan Tinggi-TUN. “Semua orang yang mengerti hukum pasti memahami apa itu penundaan keberlakuan hingga ada putusan hukum tetap. Dan orang yang taat hukum akan menjalankan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyayangkan jika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diundang untuk membuka kick-off turnamen yang diselenggarakan di Kota Serang, Sabtu (15/8), mendatangi event yang melanggar Undang-Undang.  “Mungkin Presiden tidak mendapat informasi yang utuh. Padahal salah satu sumpah jabatan presiden adalah untuk tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.